Palembang| KabarRI.com,- 8 Februari 2026 — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir, H. Edwin Cahya Putra, S.IP, menghadiri acara Malam Pamit Kenal Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Selatan yang diselenggarakan di Ballroom The Sultan Convention Center, Palembang, Minggu (8/2/2026).
Musi Banyuasin|KabarRI.com, – Realisasi belanja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) tengah menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah kegiatan di tahun anggaran 2025 diduga alami penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Hal ini diungkapkan oleh sejumlah organisasi yang tergabung dalam SOMASI (Solidaritas Masyarakat Penyuara Aspirasi)
Ogan Ilir| KabarRI.com,-Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, serta pejabat fungsional di lingkungan Pemkab Ogan Ilir. Sebanyak 68 pejabat resmi dilantik untuk menempati jabatan baru di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Ogan Ilir|KabarRI.com, – Pengajian bulanan Kecamatan Muara Kuang dilaksanakan pada Kamis, 29 Januari 2026, pukul 13.00 WIB, bertempat di Masjid Al Husein, Desa Tanabang Ilir. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi Majelis Taklim se-Kecamatan Muara Kuang sekaligus mempererat ukhuwah islamiyah antar masyarakat dan unsur pemerintahan.
Banyuasin|KabarRI.com, — Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Banyuasin, gelar Dialog Kebangsaan awal tahun 2026 di ruang terbuka Inti Cafe, di Jalan Merdeka Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin. Kegiatan ini mengangkat tema “Pemuda Hari Ini adalah Pemimpin Masa Depan”sekaligus mengkampanyekan pentingnya ruang kreatif bagi pemuda Banyuasin. Rabu (28/1/2026).
Palembang|KabarRI.com, – Riko Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Sumatera Selatan, menilai wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah Kementerian Dalam Negeri sebagai gagasan yang berbahaya bagi demokrasi, negara hukum, dan prinsip profesionalisme penegakan hukum. Wacana ini tidak boleh dilihat sebagai isu administratif semata, melainkan sebagai persoalan serius dalam desain ketatanegaraan Indonesia.