MUSI BANYUASIN|KabarRI.com, – Nama Drs Syafaruddin MSi bukan sosok baru di lingkungan birokrasi Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Lebih dari dua dekade mengabdi sebagai aparatur sipil negara (ASN), kariernya terbangun dari jenjang paling dasar hingga dipercaya menduduki berbagai posisi strategis di lingkup Pemerintah Kabupaten Muba.
Muba|KabarRI.com, – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Muba menggelar rapat dalam rangka Pembahasan Raperda Tambahan di Luar Propemperda Tahun 2026. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Muba, Senin (02/03/2026).Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda H. Ahmad Fauzie dan dihadiri oleh jajaran pimpinan serta anggota […]
Muba|KabarRI.com, – Bupati Musi Banyuasin H.M. Toha Tohet, S.H didampingi oleh Wakil Bupati Muba Abdur Rohman Husen, menyampaikan Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Rapat ke-3, Senin (02/03/2026) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
Muba|KabarRI.com, – keberanian Vendor Vendor pada PT. Hutama Karya Infrastruktur ( PT. HKI ), diantaranya PT.Petronesia Bmail ( PIB ) sebagai Vendor yang dipercaya melaksanakan pekerjaan persiapan konstruksi pembagunan Jalan Tol. Tempino – Betung di Desa Mekar Jaya A3 Kecamatan Keluang terungkap, perusahaan vendor (subkont) ini selalu dinomorsatukan dan dalam pelaksanaan Proyek Jalan Tol oleh […]
Musi Banyuasin|KabarRI.com, – Realisasi belanja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) tengah menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah kegiatan di tahun anggaran 2025 diduga alami penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Hal ini diungkapkan oleh sejumlah organisasi yang tergabung dalam SOMASI (Solidaritas Masyarakat Penyuara Aspirasi)
Musi Banyuasin|KabarRI.com, – Rabu 21/01/2026 Pengelolaan parkir di gedung Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk Rumah sakit milik Daerah atau gedung milik pemerintah yang dikelola oleh pihak swasta/ketiga wajib mematuhi regulasi perparkiran daerah serta perjanjian kerja sama yang sah. Perparkiran di lokasi ini umumnya dikategorikan sebagai “Tempat Khusus Parkir” (Off-Street Parking), bukan parkir tepi jalan […]