Opini|KabarRI.com, — Diperkirakan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB menghapus kelaparan pada 2030 akan meleset dengan selisih hampir 660 juta orang.
Di dunia yang berlimpah, kita tidak punya alasan bagi miliaran orang untuk kekurangan akses ke makanan sehat. Inilah sebabnya PBB mengadakan KTT Sistem Pangan global September ini di New York.
Kerawanan pangan terutama terjadi di negara-negara yang terkena dampak konflik, iklim ekstrem, kemerosotan ekonomi atau ketimpangan pendapatan yang tinggi.
Sayangnya pandemi terus mengekspos kelemahan dalam sistem pangan kita, yang mengancam kehidupan dan mata pencaharian. Tidak ada wilayah di dunia yang selamat.
Beberapa koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam organisasi masyarakat khususnya petani menilai, terdapat indikasi konflik kepentingan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sistem Pangan Dunia PBB 2021 yang dibentuk melalui forum ekonomi dunia. Kesejahteraan petani dan masyarakat Indonesia juga akan terancam karena hasil KTT ini akan dijadikan dokumen sistem pangan nasional dan aksi 2030.
KTT Sistem Pangan PBB tidak melibatkan dalam masyarakat sipil dalam membicarakan tantangan perubahan iklim, sistem pangan yang inklusif dan mendukung perdamaian berkelanjutan. Oleh karena itu KTT Sistem Pangan PBB, dinilai mengancam kesejahteraan petani. Sistem pangan hendaknya dikembalikan pada kedaulatan rakyat, yaitu pangan dikelola oleh komunitas berbasis koperasi bersama negara. Ini agar menciptakan sistem yang berkeadilan bagi petani dan kedaulatan pangan.
Sistem pangan hendaknya dikembalikan pada kedaulatan rakyat, yaitu pangan dikelola oleh komunitas berbasis koperasi bersama negara. Ini agar menciptakan sistem yang berkeadilan bagi petani dan kedaulatan pangan. Dan bukan dikelola oleh Kooporasi atau pemodal besar.
Penulis: WA
Seharusnya kebijakan tersebut berpihak dgn masyarakat!!