PALEMBANG|KabarRI.com, – Senin (06/04/2026) Aksi solidaritas kemanusiaan dan pembelaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNUS) Sumatera Selatan di depan MAKODAM II/Sriwijaya, Senin (06/04/2026), berlangsung penuh makna dan simbol perlawanan. Dalam aksi tersebut, massa membawa keranda bertuliskan “Matinya Demokrasi Oleh Aparat”, sebagai simbol duka atas semakin menyempitnya ruang kebebasan […]
Musi Banyuasin|KabarRI.com, – Jumat 03/04/2006 Berfokus pada menjamin keamanan, toleransi, dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Polri berkomitmen melindungi kebebasan beribadah, menegakkan hukum terhadap intoleransi/radikalisme, serta memfasilitasi dialog antar-agama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, dan damai bagi seluruh elemen masyarakat.
Ogan ilir|KabarRI.com,-DPRD Kabupaten Ogan Ilir menggelar dua rapat paripurna dalam Masa Sidang Ke-II Tahun 2026, yakni Rapat Paripurna XXIX (lanjutan) dan Rapat Paripurna XXX. Kedua agenda tersebut membahas tanggapan fraksi terhadap Raperda inisiatif DPRD serta penyampaian Nota Penjelasan LKPJ Tahun Anggaran 2025.
Banyuasin|KabarRI.com, – Aksi aparat mengamankan sejumlah panitia street boxing dan membawa mereka ke Polres Banyuasin, Jumat malam (26/3/2026), memantik tanda tanya publik. Kegiatan yang digadang-gadang bakal digelar dalam waktu dekat itu kini justru tersandung persoalan serius: dugaan tanpa izin dan ancaman keselamatan peserta.
Ogan ilir|KabarRI.com,-Dalam rangka penyampaian jawaban dan/atau pendapat Bupati Ogan Ilir terhadap Nota Penjelasan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Ogan Ilir mengenai Rancangan Perda atas inisiatif DPRD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2026 di Gedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir
Palembang|KabarRI.com, – Insiden penyiraman air keras yang menimpa seorang aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendapat sorotan dan kecaman dari berbagai kalangan masyarakat sipil. Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palembang menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk teror yang berpotensi mengancam kebebasan sipil serta iklim demokrasi di Indonesia.