PALEMBANG|KabarRI.com, (18/09)— Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian serius di Sumatera Selatan. Kota Palembang sebagai pusat aktivitas masyarakat turut terdampak akumulasi asap dari sejumlah wilayah di sekitar Sumsel.
Dosen FISIP UIN Raden Fatah Palembang, Rudianto Widodo atau yang biasa Akrab disapa Dodo, menyoroti pentingnya penanganan karhutla secara serius dan terpadu, khususnya di wilayah yang menjadi sumber kebakaran dan memiliki potensi besar terhadap penyebaran asap ke wilayah perkotaan.
Pada 17 September 2026, kualitas udara Palembang sempat mencapai AQI US 425, yang masuk kategori berbahaya (hazardous) berdasarkan pemantauan IQAir. Pada waktu yang sama, BMKG mencatat konsentrasi PM2.5 di Stasiun Musi 2 Palembang pada pukul 04.00 WIB mencapai 681,6 µg/m³, sebelum turun menjadi 79,4 µg/m³ pada pukul 15.00 WIB. BMKG mengaitkan kondisi tersebut dengan kabut asap karhutla dari sejumlah wilayah Sumsel yang terbawa angin menuju Palembang.
“Palembang jangan hanya dilihat sebagai wilayah yang terdampak asap. Penanganan harus melihat sumber persoalannya, terutama wilayah-wilayah yang menjadi kantong karhutla. Kalau sumber api tidak ditangani secara serius, Palembang akan terus menjadi wilayah yang menerima dampak asap,” Jelas Dodo.
Empat Kabupaten Jadi Prioritas Bantuan Presiden
Pemerintah pusat telah memberikan dukungan anggaran untuk penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut bantuan yang diberikan berdasarkan keputusan Presiden Prabowo mencakup Pemprov Sumsel Rp30 miliar, serta empat pemerintah kabupaten, yaitu:
Ogan Komering Ilir (OKI): Rp20 miliar
Musi Banyuasin (Muba): Rp20 miliar
Ogan Ilir: Rp15 miliar
Banyuasin: Rp15 miliar
Dengan demikian, empat kabupaten tersebut menjadi wilayah penting dalam penanganan karhutla yang mendapatkan dukungan bantuan Presiden, di samping dukungan kepada Pemprov Sumsel.
Sebelumnya, Pemprov Sumsel dan pemerintah pusat juga memperkuat Satgas Darat serta menyiapkan dukungan logistik dan peralatan untuk daerah rawan karhutla.
Palembang Bukan Satu-satunya Titik Api
Di Kota Palembang sendiri, kebakaran masih ditemukan di sejumlah titik. Berdasarkan laporan yang diberitakan pada 17 September, terdapat sekitar 9–14 titik kejadian/kebakaran, dengan lokasi antara lain di kawasan Jakabaring, Sematang Borang, Alang-Alang Lebar, dan Sako yang merupakan perbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.
Namun, persoalan Palembang tidak hanya berasal dari titik api yang berada di dalam wilayah administrasi kota. Secara geografis, Palembang berdekatan dengan wilayah Banyuasin, Ogan Ilir dan OKI yang juga memiliki aktivitas karhutla.
Dalam kondisi angin yang membawa massa udara dan asap, wilayah perkotaan dapat menerima dampak dari kebakaran di daerah sekitar. Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas kabupaten/kota, bukan bekerja secara terpisah berdasarkan batas administrasi.
Jangan Hanya Fokus pada Pemadaman,
Widodo yang juga selaku Ketua DPD KNPI Sumsel tersebut, menilai penanganan karhutla perlu dilakukan melalui tiga pendekatan sekaligus: pemadaman, pencegahan, dan pengendalian sumber kebakaran serta membuka posko posko kesehatan bagi warga yang terdampak.
Hal ini menjadi penting karena data BPBD Sumsel per 16 September 2026 yang diberitakan mencatat 2.545 hotspot di Sumsel, dengan OKI mencatat jumlah hotspot terbanyak, sementara sepanjang Januari hingga 15 September tercatat 3.037 kejadian karhutla dengan indikasi luas lahan terbakar mencapai 1.926 hektare.
“Bantuan Presiden harus benar-benar diterjemahkan menjadi kekuatan operasional di lapangan. Masyarakat membutuhkan hasil yang terukur: titik api tertangani, asap berkurang, kualitas udara membaik, dan pencegahan kebakaran dapat dilakukan sebelum meluas,” menjadi penekanan dalam narasi evaluasi penanganan karhutla tersebut.
Palembang juga perlu menjadi Perhatian Khusus,
Kondisi geografis dan posisi Palembang yang berada di kawasan hilir serta dekat dengan jaringan sungai dan perairan membuat kualitas udara kota sangat dipengaruhi kondisi atmosfer dan arah pergerakan massa udara.
Materi BMKG yang ditampilkan dalam data tersebut menunjukkan angin di wilayah Sumbagsel bergerak dari arah timur, tenggara dan selatan menuju utara/barat laut, dengan kecepatan sekitar 3–40 km/jam. Peta BMKG juga menunjukkan adanya sebaran asap di wilayah Sumatera bagian selatan.
Namun, perlu dicatat bahwa arah pergerakan asap tidak otomatis membuktikan sumber asap berasal dari satu kabupaten tertentu. BMKG sendiri menyatakan belum memiliki perangkat untuk memastikan secara langsung sumber dan jalur setiap asap, karena terdapat hotspot di sejumlah wilayah lain seperti Jambi dan Riau.
Karena itu, penanganan karhutla Sumsel dinilai perlu mengintegrasikan data BMKG, BPBD, DLH, pemadam kebakaran, TNI-Polri, Masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah pusat agar keputusan pemadaman dan pencegahan berbasis data.
Palembang boleh menjadi kota yang menerima dampak asap, tetapi solusi utamanya harus dilakukan dari hulu. Empat kabupaten penerima bantuan Presiden—OKI, Muba, Ogan Ilir dan Banyuasin—perlu menjadi bagian penting dari strategi terpadu penanganan karhutla Sumsel, sementara perlindungan kesehatan masyarakat Palembang harus berjalan bersamaan.” Jelas Rudianto Widodo.
Dan juga yang harus dipahami, bahwa angka AQI 425 merupakan pembacaan pada waktu tertentu, bukan nilai yang berlaku sepanjang hari. Kualitas udara dapat berubah cepat mengikuti arah angin, aktivitas kebakaran, dan kondisi atmosfer.” Tutup Dodo.
