PALEMBANG|KabarRI.com, (13/03/2026) – Kondisi memanas terjadi di depan Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini, Jum’at (13/03). Massa aksi dari Himpunan Aktivis Transformatif Pemuda Mahasiswa (HANTAM) Sumatera Selatan melakukan penyegelan simbolis terhadap kantor wakil rakyat tersebut sebagai bentuk protes atas bobroknya moralitas pimpinan dewan yang dinilai merampok uang rakyat melalui perencanaan fasilitas mewah.
Penyegelan ini merupakan puncak kemarahan aktivis HANTAM atas temuan anggaran dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang dinilai tidak memiliki empati terhadap kemiskinan dan sempitnya lapangan kerja di Sumatera Selatan. Beberapa poin anggaran yang disorot tajam antara lain:
Pengadaan Meja Bilyar Rumah Dinas Ketua DPRD senilai Rp151.000.000.
Pengadaan Lampu Gantung Hias Rumah Dinas Wakil Ketua I senilai Rp604.664.300.
Pengadaan Meubelair Rumah Dinas Wakil Ketua I dan III yang ditotal mencapai lebih dari Rp4,5 Miliar.
Pengadaan Hordeng Rumah Dinas Pimpinan senilai Rp200.000.000.
Pengadaan Calmic Hygiene Rumah Dinas Wakil Ketua III senilai Rp354.000.000.
Serangan Balik HANTAM Sumsel ke Pucuk Pimpinan Partai & Hukum:
Tidak hanya berhenti pada penyegelan kantor, HANTAM Sumsel menegaskan akan segera melakukan langkah-langkah luar biasa:
Menyurati Ketua Umum Parpol: Mengirimkan surat resmi kepada pimpinan pusat Partai Golkar, Gerindra, NasDem, dan PDI-P agar mengevaluasi atau memecat kadernya (Andie Dinialdie, Raden Gempita, H. Nopianto, dan H.M. Ilyas Panji Alam) yang dianggap merusak kepercayaan publik.
Laporan ke Kejaksaan & KPK: Menyerahkan berkas indikasi mark-up harga dan penyalahgunaan anggaran kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan KPK Republik Indonesia di Jakarta.
“Gedung ini kami segel sebagai simbol bahwa wakil rakyat di dalamnya telah mati nuraninya. Mereka menjadikan anggaran sebagai bancaan di tengah penderitaan rakyat,” tegas koordinator aksi dalam orasinya. HANTAM mendesak seluruh pimpinan DPRD untuk segera meminta maaf secara terbuka dan mundur dari jabatan mereka sebagai bentuk tanggung jawab moral.
