Palembang|KabarRI.com, 04/04/22 – Fenomena Kelangkaan Bahan Pokok Minyak Goreng dan Penundaan PEMILU 2024 menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Pasalnya Minyak Goreng sebagai bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum mengalami kelangkaan stok pada toko-toko sembako yang tentu berdampak menyulitkan masyarakat maupun pelaku dagang UMKM, khususnya di Sumatera Selatan.
Namun fenomena tersebut tidak berlangsung lama, karena berapa hari belakangan stok minyak goreng tiba-tiba melimpah ruah di pasaran yang kemudian di distribusikan ke toko-toko tapi dengan harga yang melonjak mahal, harga minyak goreng yang semula hanya dijual 12.000 – 14.000 per liter kini naik menjadi 23.000 – 25.000 per liter.
Hal tersebut sangat menarik perhatian publik, ditambah lagi isu perpanjangan masa jabatan presiden sampai dengan Tahun 2027 juga menjadi ancaman buruk dalam bobroknya demokrasi di Indonesia.
Berkaitan dengan hal tersebut, Forum Suara Mahasiswa Sumatera Selatan (FORSUMA SUMSEL) yang dikomandoi oleh Rudianto Widodo selaku Ketua Umum berkolaborasi dengan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Indonesia Daerah Sumatera Selatan (BEMNUS SUMSEL) yang dikomandoi oleh Reja Anggara selaku Koordinator Daerah BEM Nusantara Indonesia Sumatera Selatan menggelar Aksi pada hari Senin (28/03/22) di dua tempat berbeda yakni Kantor Gubernur Sumatera Selatan dan Kantor DPRD Sumatera Selatan serta diikuti oleh berbagai Mahasiswa dan BEM lintas kampus se Sumatera Selatan.
Kegiatan tersebut dibenarkan oleh Yoga Prasetyo (UIN) selaku Koordinator Aksi, beliau menyampaikan “Beberapa isu persoalan yang terjadi di Indonesia ini sangat menggugah hati dan pemikiran kami untuk melawan dengan cara kami selaku Mahasiswa yaitu bergerak dan menyuarakan. Tentu gerakan ini didasari atas aspirasi masyarakat yang kami serap dan dijadikan sebagai referensi kemudian kami kaji, fiksasi lalu Aksi.”Imbuh Yoga.
Wahidin (UIBA) selaku Koordinator Lapangan juga menyampaikan, “rangkaian aksi yg kami lakukan, pertama kami menyambangi Kantor Gubernur Sumatera Selatan namun hanya disambut oleh Plt. Sekda Provinsi, Bapak Supriyono. Beliau secara lisan menerima aspirasi kami yg sudah dituangkan dalam rilis tuntutan tertulis untuk disampaikan kepada Bapak Gubernur, lalu kami bubar secara tertib dengan mengultimatum bahwa kami akan datang kembali ketika aspirasi kami tidak terealisasi.”
Kemudian dilanjutkan ke Kantor DPRD Sumatera Selatan. Alhasil seperti biasa, tidak ada satupun perwakilan Anggota Dewan yang menemui massa aksi melainkan hanya Personil ASN yang menemui massa aksi. Tentu hal yang sama kami berikan ultimatum bahwa kami akan datang kembali dengan jumlah massa yang lebih besar.”Jelas Wahidin.
Reja Anggara selaku Koordinator Daerah Aliansi BEM NUSANTARA Indonesia Sumatera Selatan juga turut berkomentar, “Mahasiswa yang memliki peranan sebagai Social Control untuk mengawal issue sosial, ekonomi dan politik yang terjadi di Indonesia sudah saatnya untuk sadar dan paham bahwa mahasiswa sebagai garda terdepan pergerakan harus melek melihat fenomena kontroversi yang terjadi hari ini, mulai dari Kelangkaan Minyak Goreng, pemindahan Ibu Kota Negara dan Issue Penundaan PEMILU 2024 yang kian hari makin mengancam demokrasi di Indonesia.”
Kami minta pemerintah untuk Stop bahas penundaan PEMILU dan fokus menstabilkan harga bahan-bahan pokok di Indonesia, bukan tidak mungkin people power akan terjadi dalam beberapa hari kedepan sebagai bentuk Aksi Lanjutan.”Tegas Reja.
Rudianto Widodo selaku Ketua Umum Forum Suara Mahasiswa Sumatera Selatan juga menambahkan, “Permasalahan di Negara kita ini sudah sangat Kompleks, jangan lagi pemerintah menambah penderitaan rakyat, kedzholiman yang dilakukan oleh Oligarki dan Elit Politik tentu sangatlah keji, di era pandemi yang serba susah, namun rakyat justru ditambah ujian dengan Kelangkaan dan melonjaknya harga bahan pokok minyak goreng.”
“Setelah harga Minyak Goreng naik, menyusul harga Bahan Bakar Minyak dan Gas LPG juga ikut melonjak naik, kemudian diiringi dengan Issue Penundaan PEMILU 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden 2027, sehingga membuat eskalasi kritik terhadap praktik demokrasi kian melengking. Sebuah keniscayaan bahwa pemerintah ingin bermain-main dengan Rakyat, pemerintah harus ingat dan jangan lupa dengan Mantra Vox Populi, Vox Dei yang artinya Suara Rakyat adalah Suara Tuhan.”Tutup Widodo.
Red.
