Palembang|KabarRI.com, – Ratusan massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas PGRI Palembang menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sumatera Selatan sebagai bentuk kepedulian dan sikap kritis terhadap berbagai persoalan sosial, pendidikan, ketenagakerjaan, serta ketimpangan pembangunan yang hingga hari ini masih dirasakan masyarakat.
Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Mahasiswa BEM Universitas PGRI Palembang, saudara Andri Manan, didampingi Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) UPGRIP, Egi Ulil Albab, serta seluruh pimpinan organisasi mahasiswa di lingkup Universitas PGRI Palembang.
Dalam orasinya, Andri Manan menegaskan bahwa kondisi sosial, pendidikan, dan ketenagakerjaan di Sumatera Selatan saat ini berada dalam situasi yang memprihatinkan. Pemerintah dinilai terus berbicara mengenai pembangunan dan kemajuan, namun realitas di lapangan menunjukkan rakyat masih hidup dalam ketidakpastian,kesenjangan sosial, serta ketidakadilan yang terus dipelihara.
Di tengah gencarnya narasi pembangunan, masih banyak infrastruktur jalan rusak di berbagai kabupaten/kota Di Provinsi Sumsel yang tidak kunjung mendapatkan perhatian serius. Selain itu, dunia pendidikan juga dinilai masih jauh dari kata layak, mulai dari keterbatasan fasilitas pendidikan, rendahnya kesejahteraan guru honorer, hingga berbagai pungutan pendidikan yang membebani masyarakat kecil.
“Kami melihat Pemerintah Republik Indonesia, terkhusus Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, semakin kehilangan keberpihakan terhadap masyarakat kecil. Pendidikan perlahan berubah menjadi ruang bisnis, sementara buruh terus diperas melalui sistem kerja yang tidak memberikan kepastian hidup. Guru honorer dipuji sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi kesejahteraannya justru diabaikan,” tegas Andri Manan di hadapan massa aksi.
Mahasiswa juga menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai minim partisipasi rakyat dan lebih berpihak kepada kepentingan elite serta pemilik modal. Menurut mereka, rakyat hanya dijadikan objek kebijakan tanpa benar-benar didengar aspirasinya.
Atas dasar kondisi tersebut, BEM Universitas PGRI Palembang menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah:
1. Mendesak Gubernur Sumatera Selatan segera menyelesaikan persoalan infrastruktur dan jalan rusak di 17 kabupaten/kota yang selama ini menjadi simbol lambannya keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar rakyat.
2. Mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menghapus ketimpangan pendidikan, khususnya di wilayah pelosok yang selama ini seolah dilupakan negara.
3. Mendesak Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan untuk mengusut persoalan uang komite dan dugaan penyalahgunaan dana BOS yang dinilai membebani masyarakat serta mencederai dunia pendidikan.
4. Menuntut pemerintah menjamin kesejahteraan guru honorer melalui sistem pengupahan yang layak dan manusiawi.
5. Menolak sistem outsourcing dan PKWT yang dinilai semakin mempersempit kepastian hidup buruh.
6. Mendesak pencabutan kebijakan yang dianggap merugikan buruh dan rakyat serta menuntut lahirnya regulasi ketenagakerjaan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara terbuka dan demokratis.
7. Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak hanya menjadi proyek populisme politik tanpa penyelesaian nyata terhadap akar persoalan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
BEM Universitas PGRI Palembang menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan terus dinormalisasi. Kampus, menurut mereka, bukan hanya ruang akademik, melainkan ruang perjuangan moral untuk memastikan negara tetap hadir bagi rakyatnya.
“Gerakan ini bukan gerakan kebencian, melainkan gerakan perlawanan terhadap ketidakadilan sosial. Sebab ketika rakyat dipaksa diam, maka mahasiswa wajib bersuara. Ketika negara gagal menghadirkan keadilan, maka jalanan menjadi ruang pengingat bahwa rakyat masih hidup dan melawan,” tutup Andri Manan.
Hidup Mahasiswa!
Hidup Buruh!
Hidup Guru dan Rakyat Indonesia!
