PALEMBANG|KabarRI.com, — Ketua BEM Universitas Sriwijaya 2024 sekaligus Koordinator Wilayah Pemuda Inspirasi Nasional, Juan Aqshal, mengapresiasi langkah cepat PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam menyelesaikan kendala akses pupuk bersubsidi yang dialami petani di Desa Tirta Sari, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.Permasalahan tersebut sebelumnya berkaitan dengan kendala administratif dalam sistem e-RDKK dan kepesertaan kelompok tani yang menyebabkan sejumlah petani mengalami kesulitan memperoleh alokasi pupuk bersubsidi. Setelah persoalan disampaikan langsung kepada Menteri Pertanian, Pupuk Indonesia menindaklanjutinya dengan menerjunkan tim ke lapangan, melakukan sosialisasi, pembenahan data e-RDKK, serta pendampingan terhadap petani.
Juan menilai langkah tersebut menunjukkan pentingnya respons cepat dalam menyelesaikan persoalan yang secara langsung menyangkut kebutuhan petani.
“Kami mengapresiasi langkah cepat dan konkret Pupuk Indonesia dalam merespons persoalan petani. Persoalan pupuk bukan sekadar persoalan administratif, tetapi berkaitan langsung dengan keberlangsungan musim tanam, produktivitas, dan penghidupan petani. Ketika ada hambatan di lapangan, penyelesaiannya memang harus cepat dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Juan.Menurutnya, penyelesaian persoalan di tingkat petani menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian.
Akses terhadap pupuk yang mudah, tepat waktu, dan tepat sasaran merupakan salah satu prasyarat utama untuk menjaga produktivitas sekaligus mendukung agenda swasembada pangan nasional.Di sisi lain, keberhasilan penyelesaian persoalan tersebut juga menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat di tingkat akar rumput.
Persoalan yang dihadapi petani sering kali bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan pupuk, tetapi juga menyangkut mekanisme pendataan, administrasi, serta akses informasi yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.Karena itu, Juan menilai pendekatan yang proaktif perlu terus diperkuat, terutama melalui pendampingan, sosialisasi, dan penyederhanaan pelayanan di tingkat lapangan. Menurutnya, efektivitas kebijakan tidak hanya dapat diukur dari besarnya alokasi pupuk yang tersedia, tetapi juga dari seberapa mudah petani memperoleh haknya tanpa terbebani prosedur yang berbelit-belit.Juan berharap langkah responsif tersebut dapat terus dipertahankan dan menjadi pola pelayanan yang konsisten dalam menghadapi berbagai persoalan distribusi pupuk di daerah.
“Kami berharap langkah seperti ini tidak berhenti pada satu kasus. Pupuk Indonesia perlu terus menjaga komunikasi dengan petani dan memastikan setiap kendala distribusi dapat diselesaikan dengan cepat. Swasembada pangan pada akhirnya dimulai dari memastikan petani dapat menjalankan proses tanamnya dengan baik dan memperoleh kebutuhan produksinya secara tepat,” pungkasnya.
